Ponorogo,Kabarnow.com-, Guna meningkatkan jumlah capaian realisasi warga terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ponorogo, Bupati Sugiri Sancoko gerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi antara Pemkab Ponorogo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.Bertempat di ruang rapat Bantarangin, pada Senin (29/05/2023).
Hal tersebut dilakukan karena dinilai masih rendahnya capaian Uneversal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Ponorogo hingga saat ini, dari jumlah penduduk yang mencapai 970.004 jiwa, baru 684,426 yang sudah terlindungi JKN sekitar 70,56 persen.
Dalam keterangannya Kepala Dunas Kesehatan Ponorogo, Dyah Ayu Puspaningarti menjelaskan hingga saat ini Kabupaten Ponorogo sudah mencapai 70,56 persen.
"Dari data yang ada, sekitar 237,078 jiwa warga kita belum tercover JKN.Paling banyak di bidang profesi wiraswasta mencapai 84.212 jiwa," terangnya.
Dikatakan Ayu, pada bulan April UHC di Kabupaten Ponorogo sudah mencapai 69 persen dan di bulan Mei naik 1 persen menjadi 70,56 persen.Dan targetnya pada tahun 2023 targetnya UHC harus mencapai 85 persen sesuai dengan intruksi Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri mengatakan yang harus dilakukan yakni dengan melakukan penambahan kuota bagi pengajuan JKN dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).Dan Ada 13,963 warga Ponorogo yang ada dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) tidak terlindungi JKN.
"Pada bulan ini terbit 1.500 sudah terlindungi JKN, dan 47,9 ribu orang yang BPJS Kesehatannya sudah di cover APBD," ungkapnya.
Sugiri Sancoko menambahkan untuk mengejar target 85 persen UHC tahun 2023 ini.Maka bagi warga pengakses layanan pemerintahan wajib terdaftar di BPJS.
"Tidak hanya OPD saja dunia usaha, pendidikan, bidang tenaga kerja juga harus menerapkan kebijakan ini dan BPJS kesehatan harus melakukan sosialisasi.Sebentar lagi surat edaran saya terbitkan," tukasnya.(nov)