Ponorogo, Kabarnow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Rabu (11/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo itu dipimpin langsung Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala OPD Pemkab Ponorogo, hingga camat se-Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya, Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, aturan yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional dan tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis.

“Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 ini mendesak untuk dilaksanakan agar tata kelola Barang Milik Daerah makin akuntabel, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum. Masukan dari fraksi-fraksi menjadi cerminan komitmen kita bersama agar aset daerah tidak hanya terdata secara administratif, tetapi benar-benar dioptimalkan demi menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Ponorogo,” ujar Dwi Agus.

Secara umum, seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan menerima Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah masukan strategis untuk penyempurnaan substansi perubahan perda.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Tri Suryati, menyoroti pentingnya inventarisasi dan sertifikasi aset daerah secara menyeluruh. Fraksi ini juga mendorong percepatan digitalisasi sistem manajemen aset guna meminimalkan potensi sengketa maupun penyalahgunaan aset daerah oleh pihak yang tidak berhak.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang diwakili Ayatullah Ali Syari'ati menekankan pentingnya optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan atau idle asset. Fraksi Golkar mengusulkan agar perda memuat mekanisme pemanfaatan aset melalui kerja sama dengan BUMD maupun pihak ketiga secara terukur, transparan dan tetap sesuai ketentuan hukum.

Sorotan berbeda disampaikan Fraksi PDI-maPAN melalui juru bicara Relyanda Solekha Wijayanti. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mempercepat proses serah terima aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum yang kuat.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui Eka Rekno Setyani menyoroti perlunya pengamanan fisik dan hukum atas seluruh aset milik daerah. Selain itu, Gerindra juga meminta adanya penganggaran yang memadai dan rasional untuk pemeliharaan aset sehingga nilai ekonomis maupun fungsi pelayanan publik tetap terjaga.

Fraksi Demokrat melalui Agus Suwito turut menyoroti persoalan legalitas tanah dan bangunan yang selama ini masih menjadi kendala. Mereka berharap perubahan perda dapat menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik aset yang masih ada.

Sedangkan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera berharap penataan dan pengelolaan aset daerah ke depan semakin selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fraksi NasDem tidak menyampaikan pandangan umum dalam rapat tersebut. Seluruh anggota fraksi dikabarkan berhalangan hadir karena menghadiri peringatan hari ulang tahun partai.

Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan legislatif, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik yang diberikan seluruh fraksi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pemikiran strategis fraksi-fraksi. Seluruh catatan kritis terkait inventarisasi, pemanfaatan hingga pengamanan aset menjadi bahan evaluasi dan tanggapan eksekutif dalam jawaban Bupati pada tahapan rapat paripurna selanjutnya,” ungkap Lisdyarita.

Dengan diterimanya pandangan umum fraksi-fraksi, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Harapannya, regulasi baru tersebut mampu memperkuat tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. (adv/Nov)